Lembaga Integriry Aceh mengkritik transparansi  gugus tugas kabupaten/kota  soal data virus Corona. Pasalnya, gugus tugas di tingkat kabupaten/kota seakan-akan tidak ingin mempublis data rapid test dan upaya lain yang dilakukan untuk mendeteksi masyarakat yang diduga terpapar virus.

Sekjen Integrity Aceh Masriadi, Kamis (9/4/2020) mengungkapkan, pernyataan antar gugus tugas seringkali berbeda satu sama lainnya. Misalnya, soal pernyataan tentang dokter spesialis dideteksi terpapar corona dari hasil rapid test di Aceh Utara.

“Hasil rapid test itu diketahui umum tidak akurat 100 persen. Perlu uji swab untuk memastikan apakah positif atau tidak. Lalu apakah dengan dalih itu harus menyembunyikan data? Tidak fair juga kalau itu alasannya, deteksi dini itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan tenaga medis,” sebut Masriadi.

Di sisi lain, keterangan tim gugus tugas soal kasus itu berbeda satu dengan lainnya. Bahkan, ada tim gugus tugas yang menyatakan tidak mengetahui informasi itu.

“Lalu kerjaan gugus tugas soal penyebaran informasi apa, ini aneh malah unik?,” sebutnya. Belum lagi,  soal distribusi update informasi dari gugus tugas juga nyaris tidak ada. Menurutnya selama ini, wartawan pro aktif mencari data dengan sibuk menghubungi narasumber. Sementara gugus tugas nyaris pasif dan menunggu dihubungi para wartawan.

“Idealnya gugus tugas itu meniadakan konfres tatap muka. Diganti dengan by video atau live by teknologi yang ada. Sudah banyak aplikasi bisa siaran langsung kan. Masak iya, ini masih kuno betul, konfres harus tatap muka,” sebutnya. Kondisi itu diduga karena tim gugus tugas tidak memiliki kompetensi memadai untuk menyebar informasi secara digital. Padahal, di era ini perlu disebar informasi terpercaya lewat teknologi digital.

“Masyarakat kita juga mengakses informasi digital kan. Masak iya, pemerintahnya tidak gunakan itu sebagai kampanye besar-besaran untuk edukasi masyarakat dengan informasi yang benar soal Covid-19,” katanya lagi.

Kemudian, Masriadi juga mengkritik sikap  pejabat  di Aceh Utara yang memberi contoh buruk kepada masyarakat soal antisipasi wabah Korona. “Misalnya, ketika santri dayah diperiksa kesehatan sebelum pulang ke rumah. Itu bagus, namun ketika ditumpuk dalam jumlah besar begitu di Aceh Utara, ini jadi masalah, karena  dinas dayah tak menerapkan sosial distancing. Kampanye dan perbuatan pejabat itu tidak selaras,”pungkasnya.

Salinan ini telah tayang di https://anteroaceh.com/news/integrity-aceh-kritik-gugus-tugas-corona-ini-masalahnya/index.html.